TATA TERTIB
RAPAT RANTING ISTIMEWA AMGPM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Rapat Ranting Istimewa Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang sama dengan Rapat Ranting sesuai ART Bab VI Pasal 15 ayat10, yang selanjutnya dalam tata tertib ini disebut Rapat Ranting Istimewa.
2. Di dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, Rapat Ranting Istimewa tetap berada di bawah terang Pengakuan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti yang disaksikan oleh Firman Allah di dalam Alkitab dan berazaskan Pancasila, Tata Gereja, Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMGPM serta Peraturan Organisasi AMGPM.
3. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan perutusan dan dilaksanakan oleh Rapat Ranting Istimewa.
4. Penyelenggaraan Rapat Ranting Istimewa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Ranting dan atau berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Organisasi AMGPM.
BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2
Kewenangan atau tugas Rapat Ranting Istimewa adalah :
Mendengar Laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting dan atau pejabat sementara /Care Taker Pengurus Ranting
Memilih dan menetapkan Pengurus Ranting Antar Waktu
Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya.
BAB III
P E S E R T A
Pasal 3
Peserta Rapat Ranting Istimewa, terdiri dari:
1. Pengurus Biasa :
a. Pengurus Ranting.
b. Semua Anggota Ranting yang terdaftar.
c. Ketua Bakopel atau 1 (satu) orang unsur majelis sektor
2. Peserta Luar Biasa yang terdiri dari :
a. Pengurus Cabang
b. Calon Anggota AMGPM yang ada di Ranting
c. Undangan lainnya yang dianggap perlu oleh pengurus ranting atau penjabat sementara/care taker Pengurus Ranting
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 4
Hak Peserta:
Peserta Biasa mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara kecuali Pimpinan Gereja dan pengurus Ranting yang usianya di atas 45 tahun, hanya mempunyai hak bicara dan memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih.
Pengurus cabang mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak diminta.
c. Peserta luar biasa mempunyai Hak Bicara.
2. Kewajiban Peserta:
Peserta Biasa maupun Peserta Luar Biasa, wajib mentaati ketentuan yang diatur di dalam Tata Tertib ini dan hal-hal lain yang diatur oleh Panitia Pelaksana.
Peserta Biasa dan Peserta Luar Biasa berkewajiban menghadiri Sidang-sidang Pleno dan Sidang-sidang Komisi.
Peserta Biasa dan Peserta Luar Biasa berkewajiban menghadiri Sidang-sidang Pleno dan Sidang-sidang Komisi.
BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN
Pasal 5
Rapat RantingIstimewa mempunyai alat-alat kelengkapan yang disusun menurut pengelompokan kegiatan sebagai berikut:
1. Pimpinan Rapat Ranting Istimewa.
2. Majelis Ketua.
3. Sidang-sidang Pleno/ Paripurna.
4. Sidang-sidang Komisi.
Pasal 6
Pimpinan Rapat Ranting Istimewa adalah Pengurus Ranting atau Penjabat sementara/Care Taker Pengurus Ranting AMGPM
Pasal 7
1. Majelis Ketua bertugas memimpin Sidang-sidang di dalam Rapat Ranting Istimewa
2. Majelis Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengurus ranting atau penjabat sementara/care taker Pengurus Rantingn 2 (dua) orang dan peserta biasa 3 (tiga orang) yang ditetapkan dengan keputusan Rapat Ranting Istimewa (ART Bab IV pasal 15 ayat 9)
3. Personil Majelis Ketua ditunjuk oleh pengurus ranting atau penjabat sementara/care taker Pengurus Ranting secara bijaksana dan disahkan oleh Rapat Ranting Istimewa.
4. Sekretaris persidangan Rapat Ranting Istimewa adalah Sekretaris Ranting AMGPM.
5. Sekretaris Persidangan diwajibkan untuk membaca dan atau melaporkan seluruh hasil keputusan Rapat Ranting Istimewa, sebelum sidang-sidang pleno dalam Rapat Ranting Istimewa ditutup.
6. Wewenang Majelis Ketua di dalam Rapat Ranting Istimewa adalah:
a. Memanggil Peserta untuk menghadiri sidang-sidang, membuka dan menskors Sidang-sidang Pleno.
b. Memimpin Sidang-sidang Pleno selama Rapat Ranting Istimewa berlangsung.
c. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam Sidang-sidang selama Rapat Ranting berlangsung.
d. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya Sidang pada pokok pembicaraan.
e. Majelis Ketua memimpin sidang dalam Rapat Ranting Istimewa sampai pada penetapan hasil kerja formatur, dan sesudah itu menyerahkan palu sidang kepada Ketua dan Sekretaris Ranting terpilih untuk menutup sidang-sidang pleno dalam Rapat Ranting Istimewa.
Pasal 8
1. Rapat Ranting Istimewa membentuk komisi-komisI kerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Komisi-komisi kerja di dalam Rapat Ranting Istimewa dapat membentuk sub komisi menurut kebutuhan.
3. Komisi-komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi agenda komisi dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
4. Jumlah anggota komisi sedapat mungkin disusun dan ditetapkan secara berimbang oleh Majelis Ketua.
5. Majelis Ketua dapat turut menghadiri sidang-sidang komisi sebagai peserta biasa.
6. Pimpinan komisi terdiri dari: seorang Ketua, seorang Sekretaris yang dipilih oleh komisi secara musyawarah-mufakat
BAB VI
TATA CARA BERBICARA
Pasal 9
1. Setiap Peserta mempunyai hak berbicara selama 3 menit dengan pokok pembicaraan yang jelas
2. Sebelum babak pembicaraan dimulai, Majelis Ketua berkewajiban melakukan inventarisasi jumlah pembicara.
3. Pembicaraan di dalam setiap sidang pleno hanya dibuka 2 babak, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat prinsip dapat dibuka babak khusus dan harus mendapat persetujuan sidang; dan hanya pembicara pada babak pertama yang berhak berbicara pada babak kedua dengan pokok pembicaraan yang sama.
Pasal 10
1. Peserta dapat mengajukan interupsi untuk meminta atau memberi penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya dari masalah yang sementara dibicarakan.
2. Interupsi hanya dapat dilakukan setelah diizinkan oleh Majelis Ketua.
3. Majelis Ketua berhak menghentikan interupsi apabila persoalannya sudah jelas atau sudah menyinggung pribadi orang lain.
BAB VII
QORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 11
Sidang-sidang dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah peserta biasa
Pasal 12
Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan atas dasar musyawarah untuk mufakat
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
BAB VIII
LAIN -LAIN
Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diputuskan oleh Rapat Ranting Istimewa
Tata Tertib ini merupakan tata tertib baku pelaksanaan Rapat ranting istimewa AMGPM
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan Di : Tifu - Waekonit Buru Utara
Pada Tanggal : 26 Oktober 2016
Pimpinan Sidang
Ketua
Pdt. M. Takaria, M.Si
Sekretaris Persidangan
Pdt. Jondry Paays S.Si
Tidak ada komentar:
Posting Komentar